nusakini.com-- Suksesnya program pembangunan desa salah satunya sangat bergantung pada sinergi yang dibangun antarkementerian/lembaga yang memiliki kebijakan dan program terhadap desa. 

Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan saat membuka acara rapat konsolidasi kementerian/lembaga dalam rangka penguatan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Jakarta, Rabu (1/2/) malam. 

“Persoalan desa ini harus bersama-sama antara pusat dan daerah. Ini harus dibangun sinergi,” kata Nata. 

Saat ini, jelas Nata, sebanyak 18 kementerian memiliki program yang fokus terhadap pembangunan desa. Namun, semuanya masih berjalan sendiri maka perlu adanya konsolidasi guna memaksimalkan program-program yang berkaitan dengan desa. 

“Sebanyak 18 kementerian itu fokus pada pembangunan di desa, namun jalannya masih sendiri-sendiri,” kata Nata. 

Nata juga mengatakan persoalan yang ada di desa menjadi tanggung jawab bersama. Namun, program di desa ini harus satu kesatuan. 

Saat ini, lanjutnya, jumlah desa tercatat sebanyak 74.910 desa. Sementara, jumlah dana desa yang dikucurkan tahun ini mencapai hampir Rp 60 triliun dengan rata-rata masing-masing desa mendapat sekitar Rp 800 miliar. Kemendagri sendiri, saat ini sudah memiliki rencana induk penataan pemerintahan desa hingga 2019. 

Melalui konsolidasi kebijakan dan program pembangunan desa, sambungnya, diharapkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai aturan turunannya dapat berjalan secara sinergis ke depan. 

“Melalui rapat konsolidasi ini diharapkan semua langkah kebijakan dan kegiatan dalam rangka penguatan pemerintahan desa dapat terintegrasi, efektif, dan efisien,” ujarnya. (p/ab)